Regestrasi Online Sisko KTKLN ( Sistim Komputerisasi Kartu Tanda Kenal Luar Negeri)

PPTKIS apabila mau melaksanakan  Registrasi  Online CTKI di Disnakertrans Kab. Blitar maka persyaratan yang harus dibawa antara lain: 

1. Surat Tugas dari Direksi PPTKIS yang di tujukan ke Disnakertrans Kab. Blitar
2. Surat Pengantar Rekrut (SPR) yang telah diterbitkan oleh UPT P3TKI
3. Foto Copy KTP, KK, Akta Kelahiran/Surat Kenal lahir
4. Surat Ijin Ortu / Wali/Suami/ Istri (yang diketahui Desa/Kelurahan)
5.  Daftar Nominatif Calon TKI
6.  Perjanjian Penempatan

Didalam entry data tersebut Disnakertrans Kab. Blitar akan menerbitkan/diketahui

1. Perjanjian Penempatan (PP)
2. Berita Acara (BA) Seleksi CTKI
3. KITKI ( Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia)
4. Rekomendasi Paspor 

Didalam Regestrasi Online tersebut masing-masing CTKI mendapatkan Nomor Identitisa ID yang mana apabila sewaktu-waktu memerlukan data CTKI tersebut dengan mudah mengaksesnya dengan cara ketik Nomor ID atau Nama lengkap TKI sepanjang telah dimasukkan ke aplikasi Sisko KTKLN.  

Untuk Regestrasi Online CTKI Disnakertrans Kab. Blitar sementara waktu belum menghadirkan CTKI di Disnakertrans Kab. Blitar. Mungkin  dalam waktu tidak terlalu lama CTKI yang akan diregestrasikan Oleh PTKIS selain melengkapi persyaratan tersebut diatas  Calon TKI  perlu di hadirkan untuk mengambil dokumen Foto dan sidik jarinya.

Pelayanan Rekomendasi Ijin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja INDONESIA (CTKI)

1. Persyaratan Pelayanan:

• Surat Keputusan Dirut PPTKIS tentang pengangkatan penanggungjawab tempat penampungan.
• Foto copy SIPPTKI yang diligalisir.
• Foto copy sertifikat hak milik / sewa / kontrak tempat penampungan.
• Surat keterangan domisili tempat penampungan dari desa.
• Surat ijin ganguan ( HO )
• Struktur oraganisasi
• Daftar Inventaris tempata penampungan.
• Foto copy KTP penanggungjawab tempat penampungan.
• Pas photo penanggungjawab, berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar.
• Foto fisik tempat penampungan.

2. Waktu Penyelesaian Pelayanan dan Masa Berlaku

• Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja
• Masa berlaku adalah sampai berakhirnya SIPPTKI.

3. Prosedur penyelesaian Pelayanan:

• Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
• Surat Permohonan masuk dari Sekretariat diteruskan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
• Selanjutnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memerintahkan Kepala Bidang Pentalattas untuk memproses permohonan ijin tersebut.
• Untuk memprosesnya, Bidang Pentalattas melakukan peninjauan ke lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi atau tidak.
• Apabila memenuhi syarat untuk diberikan ijin, maka dibuatkan konsep surat ijini oleh Bidang Pentalattas.
• Melalui Sekretariat Konsep surat ijin disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk ditandatangani.
• Setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi surat ijin disampaikan kepada pemohon melalui Sekretariat.

4. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan

• Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah Surat Rekomendasi ijin tempat penampungan CTKI.

Rekomendasi Ijin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta ( LPTKS )

1.  Persyaratan Pelayanan

• Fotocopy akte pendirian dan akte perubahan badan hokum
• Fotocopy surat keterangan domisili
• Fotocopy MPWP
• Fotocopy bukti wajib lapor ketenagakerjaan ( UU Nomor 7 Tahun 19821 )
• Fotocopy anggaran dasar
• Fotocopy sertifikat hak kepemilikan tanah dan bagunan / kontrak / sewa
• Bagan setruktur organisasi dan personil
• Rencana kerja penempatan minimal 1 tahun
• Pas photo pimpinan ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar.

Persyaratan Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus ( BKK )

.  Persyaratan

• Organisasi dan nama pengelola BKK.
• Keterangan atau penjelasan tentang sarana kantor untuk melaksanakan kegiatan antar kerja.
• Rencana Penyaluran Tenaga Kerja ( RPTK ) selama 1 ( satu ) Tahun.
• Fotocopy surat ijin pendirian dan surat ijin operasional satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja dari instansi yang berwenang.
• Surat keterangan pernah mengikuti pemanduan penyelanggaraan BKK / Bimbingan Tehnis BKK.